1 / 2
kalbar-ilustrasi

Peringatan Terakhir Gubernur Kalimantan Barat kepada Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)

PONTIANAK – Menindaklanjuti surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 540/1544/Distamben.A-1 tanggal 30 Mei 2014 perihal Tindak Lanjut Komitmen Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dan menindaklanjuti

Ekspor Raw Material Tidak Fair Bagi Indonesia

JAKARTA – Kepala Pusat Komunikasi Publik, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, Saleh Abdurrahman menegaskan bahwa, kebijakan untuk melarang ekspor bahan mentah (raw material) merupakan

12 Januari, Pemerintah Larang Ekspor Mineral Mentah

Menteri ESDM Jero Wacik dan Direksi PT Pertamina menggelar konferensi pers terkait pasokan BBM dan LPG jelang Netal dan Tahun Baru 2014 di Depo Pertamina,

MA Cabut Permen ESDM tentang Ekspor Bijih Mineral Setengah Jadi

Jakarta – Mahkamah Agung (MA) memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencabut Peraturan Menteri (Permen) Nomor 7 tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah

Menteri ESDM dan Menteri BUMN Resmikan Ujicoba Pabrik CGA PT. Antam (Tbk) Tayan

Tayan – Di tengah banyaknya perusahaan tambang yang belum berhasil membangun smelter, PT Aneka Tambang,Tbk meresmikan uji coba Pabrik pengolahan bauksit menjadi Chemical Grade Alumina

Siaran Pers Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral

Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2012, mengadakan konferensi pers mengenai Peraturan Menteri Energi

kalbar-ilustrasi

Sistem pemetaan geologi dan perizinan pertambangan

Pemetaan Geologi dan sistem perizinan dalam usaha pertambangan mulai tahun 2014 harus berdasarkan sistem koordinat yang sesuai dengan UU No. 4 Tahun 2011 tentang Sistem

MK Kabulkan Sebagian Uji Materi UU Minerba

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian putusan yang diajukan oleh Bupati Kabupaten Kutai Timur H Isran Noor selaku Pemohon terkait Uji Materiil UU Nomor Nomor 4

373 Perusahaan Dinyatakan Clear and Clean

PP Nomor 23 Tahun 2010, yang terkait dengan wilayahnya tidak tumpang tindih dengan IUP/KK/PKP2B serta dokumen SK IUP sesuai ketentuan yang berlaku. “Bagi IUP yang