1 / 2
Kunker Ditjen Minerba

KUNJUNGAN LAPANGAN DIREKTUR JENDERAL MINERBA KE FASILITAS PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN (SMELTER) BAUKSIT DI KALBAR

Kadis ESDM Provinsi Kalimantan Barat mendampingi Direktur Jenderal Minerba Bambang Susigit ke Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian (Smelter) Bauksit di PT Indonesia Chemical Alumina dan PT

kalbar-ilustrasi

IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pada Bulan November 2017 DPMPTSP mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan yang terdiri dari : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN

Pembinaan dan Pengawasan terpadu Kepada Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Pontianak – Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia bekerjasama dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan

Peraturan Menteri ESDM No. 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri No. 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara ESDM

Peraturan Menteri ESDM No. 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri No. 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam

Peraturan Menteri ESDM No. 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Menteri ESDM No. 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Download di sini:

Peraturan Menteri ESDM No. 05 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri

Permen ESDM NO. 05 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri Download di sini:

Peraturan Menteri ESDM No. 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara

Permen ESDM No. 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara. Download di sini:

kalbar-ilustrasi

Edaran Gubernur Kalimantan Barat tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara

PONTIANAK – Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pelaksanaan perizinan pertambangan mineral dan batubara maka Gubernur Kalimantan Barat