KUNJUNGAN LAPANGAN DIREKTUR JENDERAL MINERBA KE FASILITAS PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN (SMELTER) BAUKSIT DI KALBAR
Kadis ESDM Provinsi Kalimantan Barat mendampingi Direktur Jenderal Minerba Bambang Susigit ke Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian (Smelter) Bauksit di PT Indonesia Chemical Alumina dan PT
IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pada Bulan November 2017 DPMPTSP mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan yang terdiri dari : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN
Pembinaan dan Pengawasan terpadu Kepada Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
Pontianak – Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia bekerjasama dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan
Peraturan Menteri ESDM No. 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri No. 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara ESDM
Peraturan Menteri ESDM No. 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri No. 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam
Peraturan Menteri ESDM No. 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara
Peraturan Menteri ESDM No. 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Download di sini:
Peraturan Menteri ESDM No. 05 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri
Permen ESDM NO. 05 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri Download di sini:
Peraturan Menteri ESDM No. 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara
Permen ESDM No. 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara. Download di sini:
Edaran Gubernur Kalimantan Barat tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara
PONTIANAK – Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pelaksanaan perizinan pertambangan mineral dan batubara maka Gubernur Kalimantan Barat